PROFIL

Tentang LSP SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK Muhammadiyah 1 Bantul yang selanjutnya disebut LSP Muhammadiyah 1 Bantul adalah lembaga pendukung BNSP yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi. LSP SMK Muhammadiyah 1 Bantul didirikan oleh SMK Muhammadiyah 1 Bantul melalui SK Dewan Pengarah  Nomer 104/KEP/III.4 AU/A/2016 tanggal 21 Februari 2016 tentang pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK Muhammadiyah 1 Bantul

LSP SMK Muhammadiyah 1 Bantul mempunyai tugas mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi serta melakukan verifikasi tempat uji kompetensi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LSP SMK Muhammadiyah 1 Bantul mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh BNSP. Dalam pedoman tersebut ditetapkan persyaratan yang harus dipatuhi untuk menjamin agar lembaga sertifikasi menjalankan sistem sertifikasi pihak pertama secara konsisten dan profesional, sehingga dapat diterima di tingkat nasional yang relevan demi kepentingan pengembangan sumber daya manusia dalam aspek peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja.

Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di LSP SMK Muhammadiyah 1 Bantul sesuai kebutuhan Pelanggan :

1. Diklat Program Keahlian Teknik Audio Video
2. Diklat Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
3. Diklat Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
4. Diklat Program Keahlian Teknik Permesinan
5. Diklat Program Keahlian Teknik & Bisnis Sepeda Motor

  STRUKTUR ORGANISASI

VISI MISI LSP SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL

 VISI

Menjadi lembaga sertifikasi profesi yang profesional untuk menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing global unggul, terpercaya dan berakhlak mulia.

 MISI

1. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sector teknologi industri yang independen dan professional.
2. Menjamin mutu dengan menjaga proses sertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku dan melakukan inovasi-inovasi.
3. Menetapkan kompetensi SDM melalui prosedur sertifikasi profesi kompetensi bidang TP, TKR,TBSM, TAV dan RPL.

• Dasar Hukum Pendirian BNSP dan LSP :

1. Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
4. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata.
5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
7. PerMenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
8. PerMenakertrans No. PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
9. PerMenakertrans No. PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
10. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi